Komisi X DPR RI mendukung diselenggarakannya Kongres Pendidikan yang diprakarsai Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    Dukungan ini disampaikan saat Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DIY, Senin (23/4) yang dipimpin Ketua Komisi X H. Mahyuddin. Namun Anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumarijanto mengingatkan apakah sudah dilakukan penelitian terlebih dulu untuk mengetahui ciri-ciri dan keunggulan pendidikan di DIY. Penelitian ini perlu dilakukan agar bantuan anggaran  yang diberikan Pusat tidak menyebar dan anggaran yang diberikan tepat sasaran.
    Senada dengan itu, anggota Komisii X lainnya Parlindungan Hutabarat mengatakan, Kongres ini sangat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di Yogyakarta. Sebagai kota pelajar dan kota Kebudayaan, dia berharap kongres ini akan menghasilkan terobosan-terobosan bagi pengembangan pendidikan dan kebudayaan di provinsi ini.
    "Dari kongres ini diharapkan akan membawa pendidikan Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya," katanya.
    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono mengatakan,Kongres Pendidikan akan diselenggarakan pada tanggal 7-8 Mei mendatang.
    Kongres ini, kata Sultan, akan membicarakan ciri dan keunggulan pendidikan di Yogyakarta. Dalam hal ini, akan dilakukan inventarisir dan akan membuat blue print baik lembaga daerah maupun dari pihak-pihak terkait lainnya.
    "Semua ini dilakukan karena kami concern terhadap pendidikan di Yogya khususnya dan nasional umumnya," kata Sultan.
    Sultan menambahkan, Pemerintah Daerah akan selalu berupaya untuk mempertahankan ikon Yogya sebagai kota pendidikan dan kebudayaan.
    5ultan mengatakan, kondisi dan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah   dan Pemerintah Daerah 5 -  20 tahun ke depan untuk bidang pendidikan adalah kondisi dimana lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan lembaga penyelenggara. Pendidikan asing yang telah menjamur di negeri kita.
    Dalam rangka pembangunan dan peningkatan IPM, Pemerintah Daerah telah dan akan melakukan program kegiatan yang menunjang rata-rata lama sekolah dan peningkatan angka melek huruf.
    IPM Provinsi DIY, kata Sultan, berada pada rangking 4 nasional dengan nilai 75,77.
    Namun ada kendala yang dihadapi yakni tidak cocoknya data BPS dengan data dari Dinas Dikpora terkait jumlah buta aksara di Provinsii DIY.
    Target yang harus dicapai tentu bagaimana memperkecil angka buta huruf yang menurut BPS masih cukup besar.
    Pemerintah Daerah, kata Sultan, telah membuat. Grand Design program dan project plan tahun anggaran 2010-2014 dengan lima agenda besar sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang yPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.
    Lima agenda tersebut adalah mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua nondiskriminatif, mewujudkan pendidikan karakter berbasis budaya, mewujudkan pusat unggulan mutu pendidikan, mewujudkan perAn strategis pendidikan terhadap pembangunan dan mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. (tt)